KIP KEMDIKBUD 2024 NEW

Sarana Prasarana

Kategori	Uraian
I. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik	Layanan Elektronik a. Satuan/Unit Kerja memiliki laman/menu/direktori khusus b. PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik c. Laman/menu/direktori PPID yang mengumumkan Informasi mengenai profil singkat, struktur, dan tugas PPID di Satuan/Unit Kerja d. Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya Layanan Non Elektronik a.Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai meja layanan b. Formulir Permohonan Informasi Publik c. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik d. Daftar Register Permohonan Informasi Publik e. Jadwal pelayanan informasi publik
II. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik bagi Teman Disabilitas (kesetaraan dan keadilan)	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas secara luring (sebutkan dan sertakan bukti) Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas secara daring (sebutkan dan sertakan bukti)

Kategori

Uraian

I. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik

Layanan Elektronik
Layanan Non Elektronik
- a.Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai meja layanan
  b. Formulir Permohonan Informasi Publik
  c. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik
  d. Daftar Register Permohonan Informasi Publik
  e. Jadwal pelayanan informasi publik

II. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik bagi Teman Disabilitas (kesetaraan dan keadilan)

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas secara luring (sebutkan dan sertakan bukti)
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas secara daring (sebutkan dan sertakan bukti)

Kualitas Informasi

Kategori	Uraian
I. Dimensi Waktu Informasi (informasi bersifat up to date, tersedia setiap saat, dan tersedia dalam waktu tertentu)	Satuan/Unit Kerja menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dimuktahirkan Tahun 2024 (format sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik) serta mengumumkannya Bukti Pelaksanaan Penyusunan Daftar Informasi Publik (bukan SK Daftar Informasi Publik) di Satuan/Unit Kerja Satuan/Unit Kerja memiliki Informasi yang Dikecualikan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi Bukti Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan (Bukan SK Informasi yang Dikecualikan) di Satuan/Unit Kerja
II. Dimensi Konten Informasi (informasi bersifat akurat, relevan, dan sesuai kebutuhan publik)	Satuan/Unit Kerja memiliki Proserdur Operasional Standar (POS) Pengumunan Informasi untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik Satuan/Unit Kerja telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka dalam DIP
III. Dimensi Bentuk Informasi (cara informasi yang disampaikan kepada publik)	Elektronik Non Elektronik

Jenis Informasi

Kategori	Uraian
I. INFORMASI WAJIB BERKALA	Informasi tentang profil Satuan/Unit Kerja a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, Satuan/Unit Kerja serta kantor unit-unit di bawahnya b. Informasi tentang ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Satuan/Unit Kerja c. Informasi tentang struktur organisasi dan gambaran umum setiap Satuan/Unit Kerja d. Informasi tentang profil singkat pejabat struktural di Satuan/Unit Kerja e. Mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan Satuan/Unit Kerja yang bersifat strategis yang sedang dijalankan dalam lingkup Satuan/Unit Kerja a. Informasi Program/Kegiatan di Satuan/Unit Kerja meliputi: 1) nama program dan kegiatan; 2) penanggung jawab dan nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi; 3) jadwal pelaksanaan; 4) target dan atau capaian; dan 4) anggaran yang meliputi sumber dan jumlah. b. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas di Satuan/Unit Kerja c. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Satuan/Unit Kerja, berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya Laporan Keuangan Satuan/Unit Kerja a. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit Tahun 2023 yang terdiri atas: laporan realisasi anggaran (LRA), catatan atas laporan keuangan (CALK), Neraca, serta Daftar Aset dan Investasi b. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan/Unit Kerja Tahun 2024 c. DIPA Satuan/Unit Kerja Tahun 2024 d. Informasi Keuangan Lainnya di Satuan/Unit Kerja yang diumumkan di tahun 2024, minimal 2 (dua) jenis informasi Ringkasan laporan akses layanan informasi publik Satuan/Unit Kerja a. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permohonan Informasi Publik yang ditolak d. Alasan penolakan Permohonan Informasi Publik Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang bersifat mengikat dan/atau berdampak bagi publik a. Daftar usulan dan/atau rancangan serta tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan b. Daftar Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Daftar Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan a. Tata cara memperoleh Informasi Publik b. Tata cara pengajuan keberatan atas permohonan Informasi Publik c. Tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Satuan/Unit Kerja atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Satuan/Unit Kerja Informasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di Satuan/Unit Kerja meliputi jumlah ASN dan non-ASN; jumlah pejabat tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional; dan/atau informasi tentang SDM lainnya
II. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT	Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Satuan/Unit Kerja a. Risalah rapat dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dibentuk termasuk naskah akademik usulan atau kajian (jika ada) b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dibentuk c. Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan di Satuan/Unit Kerja b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai di Satuan/Unit Kerja c. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Satuan/Unit Kerja d. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Satuan/Unit Kerja dengan pihak lain Surat menyurat pimpinan atau pejabat Satuan/Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan di Satuan/Unit Kerja Data perbendaharaan di Satuan/Unit Kerja Data inventarisasi barang milik negara di Satuan/Unit Kerja Rencana strategis Satuan/Unit Kerja Agenda kerja pimpinan di Satuan/Unit Kerja Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal atau oleh masyarakat serta laporan penindakannya di Satuan/Unit Kerja Daftar serta hasil-hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh Satuan/Unit Kerja (jika ada) Informasi dan kebijakan Satuan/Unit Kerja yang disampaikan pejabat satuan/unit kerja dalam pertemuan yang terbuka untuk umum Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi Menyediakan dokumen elektronik lainnya sebagai informasi terbuka minimal 2 (dua) dokumen elektronik

Kategori

Uraian

I. INFORMASI WAJIB BERKALA

Informasi tentang profil Satuan/Unit Kerja
Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan Satuan/Unit Kerja yang bersifat strategis yang sedang dijalankan dalam lingkup Satuan/Unit Kerja
- a. Informasi Program/Kegiatan di Satuan/Unit Kerja meliputi:
  - 1) nama program dan kegiatan;
  - 2) penanggung jawab dan nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi;
  - 3) jadwal pelaksanaan;
  - 4) target dan atau capaian; dan 4) anggaran yang meliputi sumber dan jumlah.
- b. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas di Satuan/Unit Kerja
- c. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Satuan/Unit Kerja, berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
Laporan Keuangan Satuan/Unit Kerja
Ringkasan laporan akses layanan informasi publik Satuan/Unit Kerja
Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang bersifat mengikat dan/atau berdampak bagi publik
- a. Daftar usulan dan/atau rancangan serta tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
- b. Daftar Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan
Daftar Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan
Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Satuan/Unit Kerja atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Satuan/Unit Kerja
Informasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di Satuan/Unit Kerja meliputi jumlah ASN dan non-ASN; jumlah pejabat tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional; dan/atau informasi tentang SDM lainnya

II. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

Komitmen Organisasi

Kategori	Uraian
I. Legalitas	Surat Keputusan Pembentukan dan Penunjukan PPID yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, dan Tim Pelaksana PPID sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 Memiliki Pedoman Umum Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Satuan/Unit Kerja Menetapkan dan mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Satuan/Unit Kerja pada tempat yang mudah diakses publik Menetapkan dan mengumumkan Standar Pelayanan Informasi Publik Satuan/Unit Kerja pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Informasi Publik a. POS Penyusunan Daftar Informasi Publik b. POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik c. POS Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan d. POS Penanganan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik e. POS Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik f. POS Pendokumentasian Informasi Publik dan/atau Informasi yang Dikecualikan
II. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi dan dokumentasi dari PPID dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik Melakukan pembinaan/pengawasan/evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Menyediakan laporan layanan informasi publik Satuan/Unit Kerja tahun 2023 yang telah dikirimkan ke Koordinator PPID Kemendikbudristek dan atau Komisi Informasi setempat Telah melakukan verifikasi dokumen informasi publik berdasarkan POS disertai bukti kegiatan a. Bukti Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Perorangan b. Bukti Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Badan Hukum Indonesia c. Bukti Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Instansi Pemerintah d. Bukti Pelaksanaan Penanganan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik e. Bukti Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Surat menyurat pimpinan atau pejabat Satuan/Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya
III. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan PPID atau layanan informasi publik, yang diperuntukan untuk bimbingan teknis atau sejenisnya, honor pelaksana, peningkatan sarana prasarana, rapat-rapat, dan/atau hal lain terkait penguatan pelayanan informasi publik

Digitalisasi

Kategori	Uraian
I. Layanan Publik Digital	Laman PPID Satuan/Unit Kerja terintegrasi dengan laman utama Satuan/Unit Kerja atau laman Kementerian Laman PPID Satuan/Unit Kerja terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Satuan/Unit Kerja memiliki layanan informasi publik berbasis website atau mobile a. Transparansi pengaduan dalam bentuk Wisthle Blowing System (WBS) b. Satuan/Unit kerja memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum c. Media Sosial Satuan/Unit Kerja (Facebook/X/Instagram/Youtube/TikTok) aktif memberikan informasi publik dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir
II. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID	Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Satuan/Unit Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan Menyediakan interoperabilitas data untuk Walidata Kemendikbudristek

Kategori

Uraian

I. Layanan Publik Digital

II. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID

Pengadaan Barang/Jasa

Kategori	Uraian
I. Tahap Perencanaan	Satuan/Unit Kerja mengumumkan informasi pengadaan barang/jasa terkait: Mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Satuan/Unit Kerja Tahun 2024 Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang/jasa Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat: a. Nama Paket; b. Tanggal pembuatan; c. Lingkup Pekerjaan; d. Tahapan Pengadaan; e. Metode Pengadaan; f. Tahun anggaran; g. Nilai Pagu Paket; dan h. Lokasi Pekerjaan
II. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Satuan/Unit Kerja	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Satuan/Unit Kerja Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS Spesifikasi Teknis Rancangan Kontrak Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan Gambar Rancangan Pekerjaan Daftar Kuantitas dan Harga Dokumen Pemilihan Surat Penawaran Penyedia Dokumen Penawaran Administratif Berita Acara Pemberian Penjelasan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Berita Acara Negosiasi Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
III. Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola di Satuan/Unit Kerja	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola Rancangan Anggaran Biaya Swakelola Spesifikasi Pekerjaan Kontrak Swakelola
IV. Tahap Pelaksanaan	Satuan/Unit Kerja menguasai dokumen pengadaan barang/jasa dari paket yang diumumkan tahun 2024 dan/atau telah selesai pengadaannya di tahun 2023 dalam bentuk: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. Surat Perintah Mulai Kerja Surat Perintah Pengiriman Laporan Hasil Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Serah Terima